Categories
Berita

MK Gelar Sidang Perbaikan Uji Jabatan Capres

M a h k a m a h Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Gedung MK pada Senin (30/7). “Sidang terkait dua kali jabatan bagi presiden atau wakil presiden,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (30/7). Agenda persidangan adalah perbaikan permohonan. Pengujian UU Pemilu diajukan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq. Permohonan yang teregistrasi d e n g a n N o m o r 6 0 / P U U – XVI/2018 itu menguji Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden terutama frasa “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut -turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari tahun”. Pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai satu pasangan terkendala adanya frasa a quo, sebab JK sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009. Pemohon berpendapat, frasa tersebut menjadi tidak relevan bila ditafsirkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dibatasi masa jabatan presiden dan wapres untuk menjabat dalam jabatan yang selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut, maupun tidak berturut-turut.

Dalam dalilnya, pemohon menyebutkan, seharusnya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wapres, meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wapres dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut. Pemohon berpendapat Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan capres dan cawapres dengan mencantumkan frasa “tidak berturut-turut”. Berdasarkan uraian tersebut, pemohon menilai penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut walaupun masa jabatan itu kurang dari lima tahun. Pemohon meminta MK menyatakan frasa “tidak berturut-turut” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq yakin legal standing-nya kuat dalam melakukan uji materi itu. Perindo, kata dia, merupakan partai peserta Pemilu 2019 yang tidak ikut membahas dan mengesahkan UU Pemilu. “Kalau soal legal standing, ada keputusan MK yang menyatakan bahwa terkait UU Pemilu itu boleh digugat oleh partai peserta pemilu yang tidak membahas UU Pemilu. Jadi, Partai Perindo kan tidak ikut membahas dan memutuskan UU di DPR, itu boleh,” ujar Rofiq. Rofiq menjelaskan, Perindo melakukan uji materi atas pasal tersebut untuk memberikan kepastian dan ketegasan hukum. Dengan adanya putusan MK nantinya, kata dia, tidak ada lagi yang menafsirkan secara berbeda pasal tersebut sesuai kepentingannya. Golkar Menunggu Sementara itu, Partai Golkar (PG) tidak mau berandai-andai JK akan kembali menjadi cawapres mendampingi capres Jokowi. PG menyerahkan ke Jokowi siapa cawapres yang akan dipilih. “Kami menyerahkan urusan Cawapres ke Pak Jokowi. Siapapun yang keluar dari kantong Pak Jokowi, Golkar akan dukung,” kata Wakil Sekjen DPP PG M Sarmuji di Jakarta, Senin (30/7). Ia menjelaskan PG juga menyerahkan ke MK. “Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegas anggota DPR RI ini. Rekan Sarmuji dari PG, Agun Gunandjar Sudarsa mengemukakan, MK sebagai lembaga penjaga konstitusi tertinggi harus melihat dengan benar dan memahami UUD 1945 sebelum memberikan keputusan uji materi UU Pemilu yang diajukan Perindo. MK dan para hakimnya harus tetap berpegang pada Pasal 7 UUD 1945.

Sebelum amendemen, pasal itu berbunyi pesiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah amendemen, berubah menjadi Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Berdasarkan pasal tersebut sudah secara gamblang bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali dua kali, berturut-turut maupun tidak berturut-turut,” kata Agun. Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Adrianus Garu mengemukakan, masuknya JK dalam gugatan yang dilakukan Perindo menunjukkan JK haus kekuasaan. JK hanya mengejar kekuasaan semata tanpa peduli dan paham bagaimana lahirnya Pasal 7 UUD 1945. “Itu kan semangat reformasi. Belajar dari pengalaman Soeharto yang ingin menjadi presiden seumur hidup. Masa JK mau melanjutkan seperti itu,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus. Menurut dia, tidak mungkin hanya ada JK di negeri ini. Masih banyak tokoh muda lain yang layak mendampingi Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *